Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengucapkan hal ini karena pemerintah memangkas belanja pegawai sebesar Rp 3,4 triliun di tengah COVID-19.
"Untuk tahun ini tidak ada kenaikan tunjangan performa, kita coba untuk membendung. Karena belanja pegawai turun Rp 3,4 triliun," kata Sri Mulyani dalam RDP virtual dengan komisi XI DPR RI, Kamis (30/4/2020).
Sri Mulyani mengatakan pemotongan dilaksanakan sebagai langkah refocusing dan realokasi sehingga terjadi penghematan belanja Kementerian/Lembaga Rp 95,7 triliun.
Terdiri dari pemotongan belanja barang Rp 52 triliun yang diambil dari pemotongan perjalanan dinas Rp 33,7 triliun dan belanja barang lainnya Rp 18,7 triliun. Kemudian pemotongan belanja modal Rp 42,6 triliun.
Kemudian pemerintah pusat ingin pemerintah daerah bisa mengetatkan ikat pinggang. Salah satu yang bisa dihemat dengan menurunkan tunjangan daya kerja (tukin) ASN-nya.
"Tadi disajikan untuk belanja-belanja harus disesuaikan. Disajikan untuk belanja tukin, belanja pegawai. Ya memang ada tempat yang dalam situasi normal kemarin mereka punya pendapatan besar, dari PAD sehingga mereka dapat bayar ASN dengan tukin yang luar umum tinggi," ucapnya.
"Kini dalam situasi ini kami harap untuk bisa turunkan paling tidak sama dengan sentra. Sebab itu memang salah satu pos yang memang dapat dihemat tanpa membikin ASN tempat mengalami imbas yang amat negatif. Sebab tukin pusat juga telah cukup bagus," tambahnya.